MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU 1966 - 1998 ; AWAL PEMERINTAHAN HINGGA RUNTUHNYA ORDE BARU

Orde Baru merupakan istilah yang lazim digunakan untuk menyebut masa pemerintahan presiden Soeharto tahun 1966 sampai tahun 1998. Masa pemerintahan Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Pemerintahan Orde Baru muncul dengan diawali berbagai kekacauan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi akibat penculikan jenderal pada 1 Oktober 1965.
Demonstrasi mahasiswa menuntut perbaikan dari pemerintah, terjadi pada januari 1966. Tiga tuntutan rakyat (TRITURA) menjadi agenda utama demonstrasi tersebut. Tiga tuntutan tersebut antara lain:

1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
2. Perombakan kabinet Dwikora
3. Turunkan harga pangan

demonstrasi Tritura

Kondisi ini telah mendorong munculnya Soeharto untuk mengatasi kondisi dan kemudian menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). 

BACA JUGA:

• SULITNYA MENGUAK MISTERI SUPERSEMAR
• ASAL MULA SOEHARTO DISEBUT THE SMILLING GENERAL

Sebagai pengemban Supersemar, Soeharto menjadi sosok yang kemudian menerima mandat kekuasaan dan menggantikan kepemimpinan Sukarno.

SOEHARTO SEBAGAI PENGEMBAN SUPERSEMAR

Dengan dikeluarkannya Supersemar, pada hakikatnya Presiden Soekarno telah memberikan keluasan dan kekuasaan yang sangat besar kepada Jenderal Suharto. Supersemar mamang dimaksudkan untuk mengambil tindakan-tindakan selaku pengemban Supersemar untuk menyelamatkan situasi negara yang lagi tidak stabil di dalam pemerintahan.

JENDERAL SOEHARTO

Beberapa tindakan yang dilakukan Jenderal Soeharto adalah:

1. Tanggal 12 Maret 1966 yang mengeluarkan Surat Keputusan yang telah berisi sebagai berikut ini : a) Pembubaran PKI di seluruh Negara Indonesia, beserta ormas-ormasnya (Pemuda Rakyat, Gerwani, SOBSI, BTI). b) pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Negara Indonesia.
2. Pada tanggal 18 Maret 1966 telah dilaksanakan tindakan penangkapan atas 15 orang Menteri yang telah disangsikan iktikad baiknya, salah satu diantaranya Dr. Subandrio selaku Menteri Luar Negeri. Tindakan ini telah dilanjutkan pada lembaga-lembaga negara, jawatan-jawatan dan dinas-dinas dalam pemerintahan Indonesia. 15 menteri tersebut juga diketahui sebagai loyalis Soekarno di kabinet.
3. Di dalam rangka penghematan serta efisiensi kerja maka telah dirancang kabinet baru yang telah disebut Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan lagi dengan 3 tokoh utama yaitu Suharto, Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik yang semuanya telah mendapatkan gelar ''Triumvirat''.

PENGUATAN SUPERSEMAR MELALUI TAP MPR

Supersemar kemudian dikukuhkan melalui ketetapan MPR. tujuannya adalah, agar langkah-langkah politik Jenderal Suharto mendapatkan legitimasi / landasan secara konstitusional. Maka rancangan kembali MPRS dilakukan dengan membersihkan dari unsur-unsur PKI, yaitu anggota-anggota MPRS yang telah disinyalir berindikasi untuk mendukung G 30 S/PKI.
Sindang MPRS dijadwalkan tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966 yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution.

Di dalam pelaksanaan sidang ini telah menghasilkan banyak ketetapan, dari Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966 - Ketetapan MPRS No. XXXII Tahun 1966. diantara keputusan MPRS tersebut yang telah memberi landasan konstitusi kepada langkah politik Jenderal Suharto antara lain sebagai berikut ini :

• TAP MPRS No. IX/MPRS/66 yang telah berisikan pengukuhan Supersemar, dengan demikian berarti Presiden Sukarno tidak bisa mencabutnya.
• TAP MPRS No. XXV/MPRS/66 berisi pengukuhan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.
• TAP MPRS No. XVIII/MPRS/66 berisikan pencabutan TAP No. III/MPRS/66 yang berisikan pengangkatan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup menjadi pemimpin Negara Indonesia.
• TAP MPRS No. XIII/MPRS/66 telah berisikan pemberian kekuasaan kepada Letnan Jenderal Suharto untuk membentuk kabinet Ampera dengan tugas pokok yang diemban Dwi Darma dengan programnya Catur Karya.

SIDANG MPRS 7 MARET 1967

Pada tanggal 7 Maret 1967 (lihat foto), dilaksanakan sidang istimewa yang menghasilkan 26 ketetapan. Sidang yang dipimpin Jenderal AH Nasution tersebut, menghasilkan beberapa keputusan penting sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, yaitu:

• menyatakan bahwa kekuasaan presiden Soekarno dicabut
• menarik kembali mandat MPRS kepada Soekarno dan segala kekuasaannya sesuai UUD
• mengangkat pengemban supersemar (yaitu Jenderal Soeharto) sebagai pejabat presiden hingga terpilihnya presiden pada pemilu selanjutnya.

Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pejabat presiden oleh Jenderal AH Nasution selaku ketua MPRS.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU 

Dalam masa pemerintahannya, Soeharto senantiasa mengutamakan stabilitas politik. Hal ini menjadi prasyarat terjadinya pembangunan secara lebih tertata. Akan tetapi stabilitas tersebut dilakukan secara berlebihan, sehingga lebih mengarah kepada represi dan mengakibatkan partisipasi semu di kalangan masyarakat di bidang politik.

1. Kebijakan Orde Baru di bidang politik

Kebijakan pemerintahan orde baru dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri.
Kebijakan politik dalam negeri antara lain:

a) Pembentukan kabinet pembangunan

Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan Orde Baru pada tahun 1968-1973. Jenderal Soeharto memimpin kabinet tersebut, saat itu beliau telah menjadi presiden. Kabinet Pembangunan I ini terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Kabinet ini memiliki susunan kabinet tidak jauh beda dengan susunan menteri dalam Kabinet Ampera II. Setelah Pemilu tahun 1971, pada 9 September 1971, Presiden Soeharto mengumumkan perombakan Kabinet Pembangunan I dengan melantik menteri-menteri reshuffle pada 11 September 1971.

kabinet pembangunan

Pada 1 April 1969, dimulai pelaksanaan Pelita I (tahun 1969-1974). Tujuan Pelita I adalah  meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Sasaran Pelita I diantaranya pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita I dititikberatkan pada pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, sebab mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

b) Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya
Pembubaran PKI merupakan agenda politik Soeharto yang paling menentukan, yaitu pada tanggal 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Keputusan tersebut termasuk membubarkan PKI dan bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.

pembersihan anggota PKI

Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai ormas terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Keputusan presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahmilub terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Keputusan tersebut  diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Jenderal Soeharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara sebagaimana telah dibahas di awal tulisan.

pembersihan anggota PKI

c) Fusi Partai Politik

Pemerintah Orde Baru selalu menekankan akan adanya kestabilan politik ekonomi. Berdasarkan Tap MPRS No IX/MPRS/1966 pemerintah segera melakukan pemilihan umum pada tahun 1968. Namun karena  adanya pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat terlaksana pada 1971. Lembaga Pemilu sebagai pelaksana  dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri. Adapun peserta pemilu ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.23 tanggal 23 Mei 1970.

Berdasarkan keputusan itu, jumlah partai politik yang diijinkan ikut  dalam pemilu adalah sembilan parpol. Yaitu, NU, Parmusi, PSII, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Ditambah satu golongan karya (Golkar).

partai awal orde baru

Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut

1) Golkar, 236 kursi dengan prosentase 62,82%,
2) NU, 58 kursi dengan prosentase 18,68%
3) Parmusi, 24 kursi dengan prosentase 5,56%,
4) PNI, 20 kursi dengan prosentase 6,93%
5) PSII, 10 kursi dengan prosentase 2,39%

Pemilu 1971 meurpakan pemilu yang diikuti oleh kontestan terbayak pada masa Orde Baru. Setelah itu partai peserta pemilu hanya PDI PPP dan Golkar.

Salah satu upaya yang dilakukan Orde baru untuk menjaga kestabilan politik salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan jumlah partai. Beberapa partai difusi kan menjadi satu. Realisasi fusi dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Partai yang ada antara lain:

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi partai Islam yaitu Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII, dan Perti
2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  merupakan fusi  PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung dalam PDI.
3) Golongan Karya (Golkar) yang semula bernama Sekber Golkar. Golkar tidak mau disebut sebagai partai. Hal ini dikarenakan citra partai saat itu yang buruk akibat  pemberontakan Partai Komunis Indonesia.

Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep “massa mengambang”. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan  sampai pedesaan. Sementara itu jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar (monoloyalitas).

Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.  Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR dimana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Melalui kekuatan-kekuatan tersebut, pemerintah mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar. Meskipun anggota ABRI tidak terlibat dalam Golkar secara langsung, para anggota keluarga dan pensiunan ABRI (Purnawirawan) banyak terlibat dan memberikan dukungan penuh kepada Golkar. Semua pegawai negeri sipil diwajibkan menjadi anggota Golkar. Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah. Dari kota sampai pelosok desa.

d) Melaksanakan Pemilihan Umum

Soeharto memang sudah menduduki kursi kekuasaan sejak 1967. Namun, pemilihan umum baru dilaksanakan pada 1971. Sejarah mencatat, Pemilu 1971 adalah pemilu pertama di rezim Orde Baru. Berbeda dengan Pemilu 1955, Pemilu 1971 terkesan sebagai pesta demokrasi yang bersifat semu. Pemilu 1971 sebenarnya menjadi peluang terbaik untuk mewujudkan kehidupan negara demokratis setelah Pemilu 1955, terlebih pasca-terjadinya Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang menjadi awal keruntuhan rezim Orde Lama pimpinan Sukarno.

Sama seperti Pemilu 1955, Pemilu 1971 bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, yang dipilih adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten. Pemilihan presiden beserta wakilnya menjadi tanggung jawab Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilu 1971 masih diikuti oleh cukup banyak kontestan, yakni 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat, meskipun masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Pemilu 1955 yang melibatkan 36 parpol, 34 ormas, serta 48 calon perorangan.

Para peserta Pemilu 1971 antara lain: Partai Katolik, Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam PERTI, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Muslimin Indonesia, ditambah Golongan Karya (Golkar) dari ormas. Sebagai catatan, setelah Pemilu 1971 hingga ambruknya Orde Baru pada 1998, pemilihan umum hanya menyertakan tiga peserta usai diterapkan fusi atau penggabungan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Golkar sudah diperkirakan menang kendati baru kali pertama ikut pemilu. Ormas inilah kendaraan politik Soeharto dan Orde Baru. Ditambah lagi, ABRI dengan seluruh jaringannya, PGRI, pegawai negeri, serta birokrasi di semua tingkat menjadi alat untuk memobilisasi rakyat dari pusat sampai ke desa-desa agar memilih Golkar. Tak hanya itu, para pejabat Departemen Dalam Negeri dikerahkan menjadi panitia. Jejaring pemerintahan bergerak dengan memberikan uang kepada masyarakat agar memilih Golkar. Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan tentara.

Alhasil, Golkar menang mutlak. Ormas berlambang pohon beringin ini mengantongi 62,8 persen suara dan mendapat 236 kursi di DPR. Di urutan kedua ada Partai Nahdlatul Ulama dengan 18,6 persen dan 58 kursi di parlemen. Yang mengejutkan, suara PNI sebagai pemenang Pemilu 1955 ternyata anjlok. Parpol bentukan Sukarno ini hanya mendapatkan 6,9 persen suara dan 20 kursi di DPR. Pemilu 1971 menjadi awal kejayaan Golkar sebagai mesin politik utama Orde Baru yang selalu melanggengkan Soeharto di kursi kepresidenan, terlebih setelah dilakukan fusi menjadi hanya tiga peserta saja dalam pemilu-pemilu berikutnya. Golkar selalu mendominasi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi semu sepanjang era Orde Baru.

e) Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI

Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen.

ilustrasi dwi fungsi abri

Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto.

f) Indoktrinasi Pancasila Melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

Setiap siswa sekolah atau mahasiswa baru wajib mengikuti “indoktrinasi” penanaman nilai-nilai Pancasila, sebagai syarat penting yang harus diikuti.

Indoktrinasi ideologi resmi Pancasila ini digelar secara sistematis oleh rezim Orde Baru, karena didasarkan asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama.

Sosialisasi nilai-nilai Pancasila, seperti melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), merupakan "salah-satu cara terbaik untuk membuat masyarakat menyadari, mengetahui dan menghayati ideologi negara."

Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol. Sehingga orang-orang atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dianggap anti atau “merongrong” Pancasila. .

Di luar kebijakan dan konsep massa mengambang, penerapan azas tunggal, Dwi Fungsi ABRI, hingga penataran P4, tentu saja ada beberapa istilah lainnya yang diidentikan dengan Orde Baru.
Apa itu? Sebutlah istilah: modernisasi, pertumbuhan ekonomi, demi pembangunan, ekstrim kanan-kiri, gerombolan pengacau keamanan (GPK), atau anti Pancasila.

Namun semenjak reformasi 1998 digulirkan, istilah-istilah Orde Baru seperti menjadi barang usang, dan terkadang menjadi bahan olok-olok, walaupun ada pula kebijakan seperti Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu, yang dianggap berhasil dan kini akan dihidupkan lagi.

2. Kebijakan Ekonomi Orde Baru
Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan.

Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun.

Pada tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar.

Menciptakan dan mewujudkan program trilogi pembangunan dimana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.

Pembangunan menjadi ciri khas dari pemerintahan Soeharto. Dalam pemerintahannya, ia telah berhasil memulihkan kondisi yang parah di masa akhir Demokrasi Terpimpin. Pertumbuhan ekonomi sangat stabil hingga pertengahan tahun 1990-an. Akan tetapi, terjadinya krisis dan permasalahan KKN telah menjadi awal kehancuran perekonomian Indonesia.

JATUHNYA ORDE BARU

Respon pemerintah yang tidak menghiraukan aspirasi masyarakat telah memicu munculnya protes secara besar-besaran pada Mei 1998. Protes ini juga yang telah menyulut terjadinya kerusuhan di berbagai kota. Peristiwa-peristiwa ini pada akhirnya telah memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA :

• KRONOLOGI PERISTIWA REFORMASI 1998
• KONTROVERSI PENGANGKATAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN RI KE 3

Tuntutan reformasi seringkali disebut sebagai enam agenda reformasi. Isinya antara lain;
a. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
b. Berantas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).
c. Tegakkan supremasi hukum.
d. Cabut Dwifungsi ABRI.
e. Laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya.
f. Amandemen UUD 1945.

Adapun tuntutan pencabutan dwifungsi ABRI dikarenakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Dwifungsi ABRI digunakan sebagai pembenaran militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan. TNI secara organisatoris menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati dan wali kota serta masuk ke dalam parlemen dengan wadah Fraksi ABRI/TNI. Selain itu ada alasan lain mengapa mahasiswa menuntut pencabutan DWIFUNGSI ABRI, antara lain;

a. ABRI hanya menjadi alat politik pemerintah, sedangkan fungsi pertahanan tidak lebih menonjol dari fungsi politik.
b. Semasa Soeharto ABRI cenderung bersifat represif, tanpa kompromi kepada lawan politik Soeharto.
c. Lemahnya fungsi kontrol kepada ABRI. Hal ini dikarenakan ABRI masuk ke dalam system pemerintahan sehingga kontrol terhadap fungsi keamanan dan pemerintahan menjadi tidak seimbang.
d. Terkungkungnya kebebasan berpendapat dan berpolitik rakyat, Penyebabnya karena ada pengawasan yang ketat dari anggota ABRI yang secara terstrutur mengisi posisi posisi penting hingga ke pelosok desa. Akibatnya aktivitas politik rakyat menjadi terkungkung.
e. Masyarakat tidak memiliki kepastian hukum, apabila sudah berhadapan dengan militer, maka kepastian hukum menjadi bias. Tren orang hilang menjadi satu hal yang biasa bagi para pengkritik pemerintah. Khususnya menjelang jatuhnya rezim Soeharto.

RANGKUMAN

1. Kebijakan pemerintah orde baru di bidang politik antara lain; pembentukan kabinet pembangunan, membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, melakukan penyederhanaan partai politik (fusi partai politik), melaksanakan pemilihan umum (pemilu), memberlakukan dwifungsi ABRI, dan indoktrinasi pancasila melalui penataran P4 (pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila). Selain itu pemerintah orde baru juga melakukan kebijakan politik luar negeri antara lain Kembali menjadi anggota PBB; Melakukan normalisasi hubungan luar negeri; Pemulihan hubungan dengan Singapura; Pemulihan hubungan dengan Malaysia; Pembekuan hubungan dengan RRC

2. Pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah Orde baru bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu Stabilitas Nasional yang dinamis; Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

• Pelaksanaan stabilitas politik menghasilkan regulasi dimana diterbitkan sejumlah peraturan yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Dalam hal prosedural diterbitkan Undang-Undang tentang Organisasi Massa dan Undang Undang Partai Politik
• Pertumbuhan ekonomi menghasilkan penanaman modal asing yang mengakibatkan hutang luar negeri. Serbuan para investor asing ini kemudian melambat ketika terjadi jatuhnya harga minyak dunia, yang mana selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan deregulasi (liberalisasi) pada tahun 1983-1988. Tanpa disadari, kebijakan penarikan investor yang sangat liberal ini mengakibatkan undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal menjadi yang sangat liberal di lingkup dunia internasional. Namun kebijakan yang sama juga menghasilkan intensifikasi pertanian di kalangan petani.
• Dalam pemerataan hasil, pelaksanaannya membuka jalur-jalur distributif seperti kredit usaha tani dan mitra pengusaha besar dan kecil seperti (bapak asuh)

3. Salah satu upaya yang dilakukan Orde baru untuk menjaga kestabilan politik salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan jumlah partai. Beberapa partai difusi kan menjadi satu. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973.

Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep “massa mengambang”. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan  sampai pedesaan. Sementara itu jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar (monoloyalitas).

Melalui kekuatan-kekuatan tersebut, pemerintah mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar. Meskipun anggota ABRI tidak terlibat dalam Golkar secara langsung, para anggota keluarga dan pensiunan ABRI (Purnawirawan) banyak terlibat dan memberikan dukungan penuh kepada Golkar. Semua pegawai negeri sipil diwajibkan menjadi anggota Golkar. Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah. Dari kota sampai pelosok desa.

Tak hanya itu, para pejabat Departemen Dalam Negeri dikerahkan menjadi panitia. Jejaring pemerintahan bergerak dengan memberikan uang kepada masyarakat agar memilih Golkar. Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan tentara. Alhasil, Golkar menang mutlak. Keadaan inilah yang menyebabkan demokrasi pada masa orde baru bersifat semu. Kemenangan golkar telah dirilis jauh sebelum pemilu. DPR dan MPR bersifat homogen, mereka adalah orang-orang Golkar yang ditempatkan aktif dalam pemerintahan. 

4. Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.

Trilogi pembangunan terdiri dari 3:

a) Stabilitas Nasional yang dinamis

b) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan

c) Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya

Praktik korupsi kolusi dan nepotisme pada masa orde baru dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pemerintahan. korupsi sangat dipengaruhi oleh sistem politik di sebuah negara dan bagaimana juga kekuasaan dikendalikan atau tidak. Dalam konteks Orba kekuasaan sangat terpusat dan tidak ada lembaga lain yang bisa mengontrol kekuasaan Presiden sehingga bentuk penyalahgunaan wewenang, jabatan, kekuasaan, tersentral di Presiden.

Karena ini model korupsi yang terpusat, seringkali yang dilakukan untuk korupsi dengan membuat peraturan-peraturan atau kebijakan negara yang tujuannya menguntungkan kroni, entah anak, keluarga, atau kelompok kecil dari kroni yang dimiliki Presiden. Misal kelompok bisnis dan politik. Bisa dilihat kasus Anthony Salim dan Liem Sioe Liong (Sudono Salim) yang berkembang bisnisnya saat Orba. Bagaimana yayasan yang dikendalikan langsung Soeharto memiliki aset besar tanpa ada pertanggungjawabannya atas aset. Contohnya Yayasan Supersemar. Darimana sumbernya? Itu dari sumber ekonomi negara.

Definisi korupsi dalam Orba tidak bisa dipahami secara hukum saja. Ini meliputi aspek politik dan aspek bagaimana desain pertumbuhan ekonomi dicanangkan. Kalau mau melihat dari itu, bisa lihat kontrak pengadaan militer jatuhnya ke keluarga Soeharto, anaknya yang pemilik perusahaan bisa jadi supplier.

Contoh lain kebijakan pembuatan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), organisasi yang dibentuk untuk mengelola monopoli sapta niaga cengkeh di Indonesia saat itu. Itu yang diuntungkan Tommy Soeharto. Banyak proyek skala besar lain seperti proyek Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan eksplorasi minyak, bukan hal kecil seperti pengadaan.

5. Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus atau disingkat NKK/BKK adalah upaya pemerintah untuk membungkam nalar kritis mahasiswa. Program ini dicanangkan oleh Daud Jusuf, mendikbud di era pemerintahan presiden Soeharto tahun 1979. Selama ini mahasiswa dinilai memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Banyak demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang mampu mengubah kebijakan, misalnya Tritura 1966 hingga Malari 1975. Puncaknya adalah ketika tahun 1977 mahasiswa mulai menolak pencalonan kembali Soeharto sbebagai presiden. Mahasiswa dinilai harus kembali ke fitrahnya sebagai pelajar. 

Namun penerapan NKK BKK tetap tak mampu membungkam nalar kritis mahasiswa. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Pada tahun 1998, mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM ditengah krisis. Adanya konflik horizontal pada tahun tersebut kemudian mengubah tujuan demonstrasi menjadi upaya menggulingkan kekuasaan rezim orde baru yang dinilai telah terlalu lama memerintah dan membawa Indonesia ke arah yang salah.

Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tangal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. 

Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era Reformasi. []