(VIDEO) : PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

rifaifajrin.com - (VIDEO) : PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN 

Oleh Muhammad Rifai Fajrin

Daftar Isi

1. rifaifajrin.com - (VIDEO) : PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN 
   1. Berdirinya KNIP
   2. PERAN KNIP DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
   3. 1. KELUARNYA MAKLUMAT 3 NOVEMBER 1945
   4. Isi maklumat
   5. 2. PERUBAHAN DEMOKRASI PRESIDENSIAL KE PERLEMENTER

Video ini mengulas tentang PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

Berdirinya KNIP

Komite Nasional Indonesia dibahas pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945. Yang mana salah satu kesepakatannya adalah membentuk komite nasional. Tujuannya jelas, yaitu membantu tugas tugas presiden. Presiden dibantuk KNI dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan. Dalam fungsi yang lain, pembentukan komite nasional Indonesia merupakan bagian dari sebuah upaya pemerintah untuk  membentuk lembaga-lembaga kelengkapan negara.

suasana Rapat

Setelah tanggal 18, KNI kemudian dibahas dalam sidang selanjutnya, yaitu tanggal 22 Agustus 1945. 

Rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dilaksanakan di gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta ). Dalam rapat itu telah dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya.

Pertemuan yang dipimpin oleh wakil presiden Republik Indonesia Drs. Moh Hatta tersebut, menghasilkan tiga buah keputusan.

Moh Hatta

1. KNI (Komite Nasional Indonesia) merupakan badan atau lembaga berfungsi sebagai dewan perwakilan rakyat sebelum dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu).
2. PNI (Partai Nasional Indonesia) dirancang menjadi partai tunggal negara Republik Indonesia, tetapi dibatalkan.
3. BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah.

Anggota Komite Nasional Indonesia diumumkan terbentuk secara resmi tanggal 25 Agustus 1945. Adapun pelantikan anggota KNIP dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Anggota Kominte Nasional Indonesia Pusat terdiri atas 136 orang. Lembaga ini dipimpin oleh Kasman Singodimejo dan Suwiryo sebagai sekretaris.

Kasman Singodimejo

PERAN KNIP DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. KELUARNYA MAKLUMAT 3 NOVEMBER 1945

Dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945, wakil presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No.X yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk dalam pemilihan umum.

Atas desakan BP-KNIP, keluar maklumat 3 November 1945, yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, tentang “PENDIRIAN PARTAI-PARTAI POLITIK”.

situasi rapat KNIP

Isi maklumat

isi dari Maklumat Politik itu adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan partai-partai politik,tujuannya membuka jalan buat semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai partai politik terbentuk sebelum januari 1946, yaitu saat dilaksankannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat.

Maklumat 3 november 1945, di Indonesia memunculkan banyak partai politik baru, antara lain:

1. Masyumi: ketua Dr.Soekiman Wirdjosandjodjo. 
2. PKI : ketua Mr. Moh. Yusuf.
3. Partai Buruh Indonesia : ketua Njono.
4. Partai Rakyat jelata; ketua  Sutan Dewanis .
5. Partai Kristen Indonesia; ketua Ds. Probowinoto.
6. Partai Sosialis Indonesia; ketua Mr. Amir Syarifudin.
7. Partai Rakyat Sosialis, ketua Sutan Syahrir.
8. Partai Katolik Indonesia, ketua I.J. Kasimo.
9. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, ketua J.B.Assa.
10. Partai Nasional Indonesia, ketua  Sidik Djodjosukarto

2. PERUBAHAN DEMOKRASI PRESIDENSIAL KE PERLEMENTER

KNIP turut berperan dalam perubahan peta politik Indonesia, yaitu dalam kaitannya dengan perubahan system pemerintahan RI awal kemerdekaan. Perubahan yang dimaksud adalah berubahnya demokrasi presidensial ke parlementer.

• Pengumuman BP-KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 tentang pertanggungjawaban menteri kepada perwakilan rakyat
• Tugas KNIP = tugas MPR saat ini, Tugas BP-KNIP = tugas DPR saat ini
• Akibat: terjadi perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer
• Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri yang pertama

akhir kata

Semoga ulasan ini bermanfaat. Terimakasih.