KETERKAITAN SISTEM TANAM PAKSA DENGAN KEBANGKITAN NASIONAL BANGSA INDONESIA

Cultuur Stelsel (sistem tanam) adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengisi kekosongan kas negara mereka. Kekosongan kas tersebut dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perang, salah satunya adalah Perang Jawa atau dikenal sebagai perang Diponegoro. Cultuur Stelsel seringkali disebut sebagai sistem tanam paksa. Sebab, kebijakan yang digagas oleh Van den Bosch tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penerapannya menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Sehingga, penerapan sistem tanam paksa berdampak buruk bagi warga pribumi Indonesia.

Salah satu dampak yang paling mengerikan adalah kematian yang merajalela di berbagai daerah. Tanah-tanah menjadi kering akibat tidak ditanami dengan baik. Sedangkan tingkat kesehatan tidak diperhatikan. Disamping itu, jelas tanam paksa sangat merugikan penduduk Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk mengurus tanaman ekspor yang laku di pasar Eropa tersebut.

Tidaklah mengherankan apabila sistem tanam paksa banyak ditentang oleh masyarakat dunia, bahkan oleh warga Belanda sendiri. Hal inilah yang kemudian memunculkan gagasan baru tentang politik balas budi bagi warga Indonesia, yaitu politik etis yang digagas oleh Van Deventer. Siapa Van Deventer? 

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis.

Van Deventer

Dia pada usia muda bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu sepuluh tahun, Deventer telah menjadi kaya, karena perkebunan perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang bermunculan saat itu banyak membutuhkan jasa penasihat hukum.

Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan.

Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Pengertian Eereschuld secara substasial adalah "Hutang yang demi kehormatan harus dibayar. 

Walaupun tidak dapat di tuntut dimuka hakim". Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst) adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda ("Indonesia"), sementara Hindia Belanda saat itu miskin dan terbelakang. Jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan.

Politik Etis

Politik etis yang digagas oleh Van Deventer memberikan perhatian secara serius terhadap perbaikan kehidupan masyarakat pribumi. Diantara program-programnya adalah di bidang irigasi untuk mengatasi rusaknya kesuburan tanah. Salah satunya di Grobogan, yaitu wilayah yang cukup parah kerusakannya akibat sistem tanam paksa.

Adapun penerapan politik etis yang mengubah sejarah bangsa Indonesia adalah terbukanya akses pendidikan, yaitu politik etis di bidang edukasi. Meskipun pada awalnya merupakan program yang ditujukan untuk anak-anak bangsawan saja tetapi mampu memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan dengan mengenal pendidikan, utamanya ketika mengenyam pendidikan di luar negeri, maka pelajar-pelajar bangsa Indonesia mulai mengenal berbagai macam paham, misalnya liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan islamisme, maupun demokrasi. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya era pergerakan nasional. Adapun gerakan yang mula-mula terbentuk adalah organisasi Budi Utomo, selanjutnya muncul gerakan-gerakan misalnya Sarekat dagang Islam, Indische Partij, Muhamamdiyah, NU, dan lain-lain.

Budi Utomo

Masa pergerakan nasional ini merupakan masa yang penting, sebab telah ada perubahan paradigma perlawanan terhadap bangsa penjajah. Perlawanan yang semula bertujuan mengusir penjajah, menjadi perjuangan memperoleh kemerdeaan, perjuangan yang semula bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional, sedangkan perjuangan yang semula bersifat fisik dengan mengangkat senjata, menjadi perjuangan dengan cara-cara diplomatis. Dengan demikian upaya dan upaya untuk menuju Indonesia yang merdeka menjadi semakin terbuka lebar