PERISTIWA LEPASNYA TIMOR TIMUR DARI INDONESIA

Pada pembahasan sebelumnya, telah dibahas tentang kebijakan pemerintah pada masa presiden BJ. Habibie. Salah satu peristiwa yang paling banyak disorot pada masa pemerintahan Beliau adalah peristiwa lepasnya Timor-Timur dari pangkuan pertiwi Indonesia. 

Mengenai hal ini, sejarawan Asvi Warman Adam mengungkapkan bahwa tuduhan terhadap Bj Habibie sebagai pihak yang paling disalahkan dan harus bertanggung jawab atas lepasnya provinsi ke-27 itu merupakan suatu hal yang keliru. Hal ini dikarenakan, menurut Asvi (sebagaimana yang ditulis dalam kompas) bahwa Timor Timur memang sebenarnya bukan bagian dari NKRI. 

Bahkan ia menyatakan bahwa Presiden Soekarno tidak pernah menyebut Timor Timur sebagai bagian NKRI. Soekarno sendiri baru menyebut timor timur pada tahun 1960-an. Lantas bagaimana proses lepasnya Timor Timur dari Indonesia?

Berikut disajikan ulasan lengkap tentang penyelesaian masalah Timor Timur dari Indonesia (disintegrasi Timor-Timur) pada masa pemerintahan BJ Habibie. (baca juga tentang tuntutan reformasi)

Sebagaimana diketahui bahwa presiden Habibie adalah seorang yang sangat pro aktif dalam menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Pada saat itu beliau memberikan beberapa opsi yang ditawarkan, yaitu memberikan status khusus dengan otonomi yang luas; atau memisahkan diri dari RI (disintegrasi). Opsi yang pertama berupa otonomi yang seluas-luasnya mengandung arti bahwa provinsi tersebut akan  diberikan kewenangan di berbagai bidang, diantaranya politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dengan pengecualian provinsi tersebut masih dalam kewenangan NKRI  dalam hal  hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta moneter dan fiskal. Sebab, provinsi tersebut adalah bagian dari RI.

Sedangkan apabila opsi kedua dipilih, berarti rakyat Timor-Timur dipersilakan memisahkan diri. Sehingga secara demokratis dan konstitusional lepas dari NKRI. Situasi ini diambil dengan kesadaran dan diupayakan berlangsung damai. Sebagai langkah awalnya, Presiden Habibie membebaskan tahanan politik Timor-Timur, seperti Xanana Gusmao dan Ramos Horta.

Pada tanggal 21 April 1999 di Dili, kelompok pro kemerdekaan dan pro intergrasi menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan oleh Panglima TNI Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM  Djoko Soegianto dan Uskup Baucau Mgr. Basilio do Nascimento. Tanggal 5 Mei 1999 di New York Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama disaksikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakan melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur untuk mengetahui sikap rakyat Timor-Timur dalam memilih kedua opsi di atas.

Hasil Referendum Rakyat

Pada tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur, hasilnya diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Dalam laporan tersebut dapat diketahui bahwasekitar 78,5 % rakyat Timor-Timur memilih merdeka. Sedangkan sisanya berharap masih menjadi bagian dari NKRI. Dengan demikian, diputuskan bahwa Timor Timur telah memisahkan diri dari NKRI.

Lepasnya Timor-Timur dari NKRI mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Banyak yang berpandangan bahwa Presiden Habibie telah salah melangkah dan mengambil kebijakan. Langkah yang diambil Presiden dianggap sebagai suatu kesalahan besar. Oleh sebab itu presiden harus bertanggung jawab atas lepasnya Timor Timur tersebut. Dampak yang paling terlihat adalah ditolaknya pidato pertanggung jawaban presiden oleh MPR. Hal ini diduga ada kaitannya dengan peristiwa lepasnya Timor Timur. Dampak yang lebih luas adalah terjadinya gejolak di berbagai daerah yang juga memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari NKRi, misalnya Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan OPM di Irian Jaya/Papua. Selain itu, Pemerintah RI harus menanggung gelombang pengungsi Timor-Timur yang pro Indonesia di daerah perbatasan yaitu di Atambua.

Demikian sekelumit tentang peristiwa lepasnya Timor Timur dari pangkuan NKRI, semoga memberikan manfaat. baca juga tentang  kontroversi pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden. []